Menu

Mode Gelap
Bakal Calon Wakil Bupati Banyuwangi Guntur Priambodo Ternyata Sosok “Takjir”, ini Total kekayaannya Dosa Besar Bupati Ipuk di Penghujung Jabatan.( edisi ke 2) “Dosa Besar” Bupati Ipuk dipenghujung Jabatan. Bupati Ipuk: Usaha lontong di Karanganyarsudah terkenal dari dulu Demi Keselamatan Petugas CKPP Banyuwangi Lakukan Perembesan Pohon Perindang

Hukum Dan Kriminal · 11 Apr 2023 11:49 WIB

Cegah Korupsi, BPK Temukan Selisih Dana Bos di Jember Senilai Rp. 690 Juta


 Ilustrasi (Foto Istimewa) Perbesar

Ilustrasi (Foto Istimewa)

Jember – Data A Satu | Hasil pemeriksan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur Nomor 71.A/LHP/XVIII.SBY/05/2022 tertanggal pada 18 Mei 2022 menemukan Penatausahaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tidak tertib.

Dari Data BPK Mengungkapkan, Penerimaan dana BOS selama tahun 2021 adalah sebesar Rp195.285.308.289,71, dibelanjakan sebesar Rp195.058.491.838,85 terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp130.584.537.906,84 dan Belanja Modal sebesar Rp64.473.953.932,00.

Hasil pemeriksaan secara uji petik dokumen pertanggungjawaban belanja pada tiga sekolah menunjukkan bahwa nilai belanja yang dilaporkan tidak sama dengan bukti pengeluaran yang menjadi pendukung sehingga terdapat belanja yang tidak didukung bukti pengeluaran sebesar Rp43.584.087,00, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Nama SekolahNilai Belanja Laporan Keuangan (Rp)Selisih (Rp)Bukti Pendukung (Rp)
SDN Suci 2264.601.550,00254.196.650,0010.404.900,00
SDN Kemuningsari Lor 02228.030.000,00213.606.543,0014.423.457,00
SDN Serut 01240.960.000,00222.204.270,0018.755.730,00
 
Jumlah733.591.550,00690.007.463,0043.584.087,00

Sementara dari Hasil Wawancara BPK dengan manajer BOS pada Dinas Pendidikan (Disdik) menunjukkan bahwa Disdik pada setiap tahap pelaporan dana BOS telah melakukan verifikasi dan validasi pertanggungjawaban dana BOS berdasarkan Surat Tugas Kepala Disdik.

Tim verifikasi dan validasi terdiri dari manajemen BOS dan pengawas sekolah.

Verifikasi dan validasi dilaksanakan dengan menguji kelengkapan dan keabsahan bukti pertanggungjawaban dana BOS, termasuk menguji barang yang telah dibeli sekolah.

Setelah melakukan verifikasi dan validasi pertanggungjawaban dana BOS, tim verifikasi membuat laporan yang berisi kekurangan dan evaluasi masing-masing sekolah. Laporan hasil verifikasi tersebut disimpan oleh masing-masing pengawas sekolah, akan tetapi laporan hasil verifikasi tersebut tidak disampaikan kepada Kepala Disdik.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa masih terdapat sekolah yang dalam menyusun pertanggungjawaban dana BOS tidak disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah. Manajer BOS menambahkan bahwa kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 25 verifikasi dan validasi masih dirasa kurang optimal mengingat banyaknya satuan pendidikan di Kabupaten Jember yaitu sebanyak 906 SD dan 94 SMP negeri, dengan keterbatasan jumlah pengawas sekolah yaitu 50 pengawas SD dan dua pengawas SMP.

Selain itu karena masih dalam masa pandemi covid-19, sehingga kegiatan verifikasi dan validasi pertanggungjawaban dana BOS sekolah belum bisa dilaksanakan dengan optimal karena pembatasan bertatap muka.

Menurut BPK Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

  1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Lampiran I Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana BOS, yang menyatakan bahwa Dana BOS Reguler dikelola oleh sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu, kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.

Selain itu, Kondisi tersebut mengakibatkan:

  1. Bendahara dana BOS pada sekolah terkait tidak cermat dalam menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi belanja dana BOS sesuai bukti pengeluaran yang sebenarnya;
  2. Kepala sekolah kurang melakukan pengawasan atas pertanggungjawaban dana BOS yang disusun Bendahara; dan d. Tim verifikasi dan validasi dana BOS pada Disdik belum optimal dalam kegiatan verifikasi dan validasi pertanggungjawaban dana BOS yang disusun sekolah.

Lanjutnya BPK merekomendasikan kepada Bupati Jember agar memerintahkan:

Kepala Dinas Pendidikan agar menyusun pedoman atau SOP kegiatan verifikasi dan validasi laporan pertanggungjawaban dana BOS sekolah untuk memastikan laporan dana BOS telah sesuai bukti dokumen pendukungnya dan laporan hasil verifikasi dan validasi dana BOS oleh tim manajemen dana BOS pada Dinas Pendidikan tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan yang disertai dengan tindaklanjut permasalahan masing-masing sekolah.

Disisi lain, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Hadi Mulyono, Dikonfirmasi Data A Satu, Namun sangat disayangkan, Dirinya belum memberikan komentar.

“Posisi rapat dengan menpan di surabaya…maaf..”singkat Hadi, Selasa (11/04/2023) (*)

Informasi Redaksi

Baca Lainnya

Miris! Gegara Belum Bayar “Uang Gedung”, Siswi SMKN 1 Banyuwangi terancam Tidak Bisa Ikut Ujian

31 Mei 2024 - 16:41 WIB

Bolehkah Sekolah Madrasah Menjual Buku LKS di Satuan Pendidikan? Begini Jawaban Inspektorat

2 Mei 2024 - 10:54 WIB

Foto: ilustrasi Buku LKS ( istimewa)

Begini Ketentuan Sekolah Mendirikan Koperasi Sekolah, Ternyata Ini Anggota dan Pengurusnya

10 April 2024 - 15:27 WIB

Pelajar SD di Banyuwangi Ikuti “Smart Gasing”, Begini Penjelasan Dinas Pendidikan

27 Februari 2024 - 10:02 WIB

Ketua PGRI Banyuwangi: Kalau pungutan adalah biasanya di pukul rata dan waktunya ditentukan

24 Februari 2024 - 02:23 WIB

Ketua PGRI Banyuwangi, Sodiq: Tidak Ada Pungutan Yang Ada Adalah Sumbangan

13 Februari 2024 - 21:10 WIB

Trending di Pendidikan