Menu

Mode Gelap
PB PGRI Teguh Suwarno Berkoordinasi dengan Kyai dan Aktivis Perjuangkan Guru Honorer di Konawe Selatan Guru Honorer Hadapi Sidang Gegara Disiplinkan Siswa Nakal: Ketua PB PGRI Teguh Terus Membela Ormas Tolak Ceramah KH Imaduddin di Banyuwangi, Yunus: Pengajian Akbar Tetap ada LKBH PGRI Keluarkan Peryataan Sebut Kepimpinan Teguh Sumarno “Abal-abal”, Ilham: Menang mutlak Tewas Gantung Diri di Panti Rehabilitasi Narkoba di Banyuwangi, Begini Penjelasan Ketua LRPPN-BI

Berita Hots · 27 Mei 2023 WIB

Temuan BPK RI: Kejari Langkat Pulihkan Keuangan Negara 5, 7 M.


 Temuan BPK RI: Kejari Langkat Pulihkan Keuangan Negara 5, 7 M. Perbesar

Langkat – Data A Satu | Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Langkat berhasil memulihkan  keuangan negara sebesar Rp. 5.781.471.789,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) atas temuan BPK RI 2017-2018 pada Dinas PUPR Kabupaten Langkat.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, Bapak Mei Abeto Harahap, SH.,MH., melalui Kepala Seksi Intelijen Sabri F Marbun,SH, Rabu (25/05/2023) untuk penyelamatan kerugian keuangan negara tersebut adalah Pengembalian temuan LHP BPK RI Tahun 2017 dan 2018 pada Dinas PUPR .Kab.Langkat.


“Total pemulihan keuangan negara oleh Kejari Langkat melalui bantuan hukum non litigasi ini mencapai Rp 5.781.471.789,00,” ujar Kasi Intel Kejari Langkat, Sabri F.Marbun, SH.

Dalam wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, melalui Kasi Intel, Sabri F. Marbun, SH menyampaikan bahwa Kejari Langkat dan Pemkab Langkat sebelumya telah menandatangani MOU dan ditindaklanjuti dengan Surat Kuasa Khusus No.365/SK/DPUPR-LKT/2022 tanggal 06 September 2022 dari Pemerintah Kabupaten Langkat kepada Kejajaksaan Negeri Langkat.

Sabri Marbun menerangkan Kejari Langkat melalui Datun Kejari Langkat dengan gerak cepat menindaklanjuti SKK dan temuan BPK RI tahun 2017 dan 2018 tersebut melalui salah satu kewenangan yang dimiliki Kejaksaan yaitu bantuan hukum non litigasi kepada Pemerintah dengan cara negosiasi kepada sekira 7 (tujuh) perusahaan dari 13 (tiga belas) kegiatan dan berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp. 5.781.471.789,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Bahwa capaian pemulihan keuangan negara tersebut sudah diserahkan laporan penutupannya kepada yang memberikan kuasa yaitu Pemerintah Kabupaten Langkat yang dilaksanakan pada hari Rabu 17 Mei 2023 di Rumah Dinas Bupati Langkat.
Dalam kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Langkat Mei Abeto Harahap, SH MH melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Yogi Fransis Taufik, SH selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejari Langkat  menyerahkan secara langsung kepada Plt.Bupati Langkat Syah Afandin, SH berupa Surat Penutupan Kegiatan Bantuan Hukum melalui surat No.1362/L.2.25/Gp.2/05/2023 yang pada pokoknya bahwa Kejaksaan Negeri Langkat pada Kegiatan Nonlitigasi Bantuan Hukum telah melakukan pengembalian keuangan negara sebesar Rp. 5.781.471.789,00, atas temuan BPK Ri 2017 dan 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Langkat.


Sementara itu Bupati Langkat Syah Afandin mengucapkan terimakasih atas langkah hukum pengembalian uang negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Langkat. Dan tenntunya kerjasama ini bisa terus dilkakukan dalam upaya penegakan hukum khusus di Kabupaten Langkat.
‘Kita apresiasi langkah hukum Kejari Langkat dibawa pimpinan Mei Abeto Harahap, SH MH bersama timnya. Dengan pengembalian uang negara ini nanti bisa digunakan untuk kelangsungan pembangunan di kabupaten langkat, ” pungkas Plt Bupati Langkat Syah Afandin. rel

Informasi Redaksi

Baca Lainnya

Ini Deretan Nama Dikabarkan Calon Bupati Banyuwangi

27 Februari 2024 - 07:00 WIB

Banyuwangi Meraih Award Peduli Ketahanan Pangan dari Pemprov Jatim, Begini Kata Bupati Ipuk

16 November 2023 - 01:51 WIB

Jadi “Artis Model” Dadakan, Kepala Dinas di Banyuwangi Ini Naik Panggung

23 Oktober 2023 - 06:54 WIB

Cuaca Panas Melanda Banyuwangi, Segini Suhu Derajatnya

18 Oktober 2023 - 06:52 WIB

BPK: Penyaluran bansos sebesar Rp 185,23 miliar terindikasi tidak tepat sasaran

22 Juni 2023 - 13:20 WIB

Mangkrak! Bangun Masjid Telan Anggaran Rp. 2 M di Audit BPK

21 Juni 2023 - 16:23 WIB

Trending di BPK