Menu

Mode Gelap
Bakal Calon Wakil Bupati Banyuwangi Guntur Priambodo Ternyata Sosok “Takjir”, ini Total kekayaannya Dosa Besar Bupati Ipuk di Penghujung Jabatan.( edisi ke 2) “Dosa Besar” Bupati Ipuk dipenghujung Jabatan. Bupati Ipuk: Usaha lontong di Karanganyarsudah terkenal dari dulu Demi Keselamatan Petugas CKPP Banyuwangi Lakukan Perembesan Pohon Perindang

BPK · 31 Mei 2023 16:02 WIB

LHP BPK: Bantuan Sosial Veteran RI Rp750 Juta di Kabupaten Malang Terdapat Data Penerima Tidak Valid


 Bantuan Sosial Ilustrasi (istimewa) Perbesar

Bantuan Sosial Ilustrasi (istimewa)

Malang – Data A Satu | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa mekanisme pendataan, verifikasi, dan validasi calon penerima bantuan sosial kepada anggota Legiun Veteran RI di Kabupaten Malang belum memadai. Dalam laporan tersebut, BPK menemukan beberapa kelemahan yang berpotensi merugikan penerima manfaat.

Dalam anggarannya, Dinas Sosial mengalokasikan dana bantuan sosial kepada anggota Legiun Veteran RI sebesar Rp750.000.000,00. Namun, realisasi dana tersebut mencapai jumlah yang sama, yakni Rp750.000.000,00. Mekanisme penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui transfer dana dari rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke rekening Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LVRI Kabupaten Malang. Selanjutnya, dana tersebut disalurkan secara tunai oleh Pengurus LVRI Cabang Kabupaten Malang kepada pengurus ranting, yang kemudian diberikan kepada penerima bantuan.

Dalam prosesnya, tidak terdapat pengembalian dana bantuan dari rekening DPC LVRI Kabupaten Malang ke Kas Daerah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kapahlawanan dan Restorasi Sosial Dinas Sosial, data calon penerima bantuan sosial diambil dari usulan Pengurus LVRI DPC Kabupaten Malang. Namun, Dinas Sosial tidak melakukan verifikasi dan validasi secara menyeluruh terhadap data calon penerima tersebut, meskipun verifikasi dan validasi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa status kependudukan calon penerima sesuai dengan sasaran yang akan menerima bantuan sosial.

Informasi Redaksi

Baca Lainnya

BPK: Penyaluran bansos sebesar Rp 185,23 miliar terindikasi tidak tepat sasaran

22 Juni 2023 - 13:20 WIB

Mangkrak! Bangun Masjid Telan Anggaran Rp. 2 M di Audit BPK

21 Juni 2023 - 16:23 WIB

BPK Temukan 2 Unit Ambulan Tanpa Surat Lengkap Senilai miliaran Rupiah

21 Juni 2023 - 16:13 WIB

Pemprov Malut Belanja Aset Rp 224 Miliar, BPK: Tidak Ada Buktinya

13 Juni 2023 - 17:45 WIB

BPK Temukan Dugaan Kekurangan Volume Pekerjaan Jember Senilai Rp2.01 Miliar

2 Juni 2023 - 04:14 WIB

Temuan BPK Rp. 38,8 M : Kita berharap ini di respon oleh Kejaksaan

2 Juni 2023 - 00:43 WIB

Trending di BPK