Banyuwangi – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2024 di SDN Model Banyuwangi layak mendapat perhatian publik. Berdasarkan informasi dihimpun Data A Satu dari sumber terpercaya, sekolah ini menerima Dana BOS sebesar Rp599.460.000 yang disalurkan dalam dua tahap, yakni pada 18 Januari 2024 dan 9 Agustus 2024, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 618 peserta didik.
Pada pencairan tahap pertama dengan nilai Rp299.491.850, anggaran terbesar terserap untuk kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran yang mencapai Rp105.819.100. Selain itu, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler menyerap dana sebesar Rp81.023.400, sementara pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah menerima alokasi Rp32.830.000. Kebutuhan operasional lainnya juga dibiayai, antara lain administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp25.898.450 dan langganan daya serta jasa sebesar Rp23.613.500. Sekolah juga mencatat pengeluaran Rp25.000.000 untuk penyediaan alat multimedia pembelajaran, serta Rp4.508.200 untuk pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan.
Namun, pada tahap pertama ini, pengembangan perpustakaan tercatat tidak memperoleh pembiayaan sama sekali. Hal serupa juga terjadi pada pembayaran honor yang bernilai nol rupiah. Tidak adanya pembiayaan untuk dua kebutuhan mendasar tersebut menimbulkan tanda tanya, mengingat perpustakaan merupakan sarana literasi utama di sekolah dasar, sementara keberadaan tenaga non-ASN dalam praktiknya kerap menjadi penopang kegiatan pembelajaran dan administrasi.
Pada pencairan tahap kedua dengan nilai Rp299.968.150, terjadi perubahan fokus penggunaan anggaran. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler menjadi penyerap terbesar dengan nilai Rp91.291.200, disusul asesmen dan evaluasi pembelajaran sebesar Rp63.982.750. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah justru meningkat menjadi Rp64.327.000, sementara administrasi kegiatan sekolah dibiayai sebesar Rp23.007.900 dan langganan daya serta jasa sebesar Rp19.382.900. Pada tahap ini, sekolah juga mengalokasikan dana Rp27.860.000 untuk pengembangan perpustakaan dan Rp10.116.400 untuk pengembangan profesi guru serta tenaga kependidikan.
Meski demikian, pembayaran honor kembali tidak memperoleh pembiayaan, dan penyediaan alat multimedia pembelajaran pada tahap kedua tercatat nol rupiah. Ketidakkonsistenan pembiayaan pada komponen yang sama di dua tahap pencairan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesinambungan perencanaan serta dasar penetapan skala prioritas penggunaan Dana BOS.
Jika dicermati secara menyeluruh, rincian penggunaan Dana BOS Tahap I dan Tahap II menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam arah kebijakan belanja sekolah. Perubahan tersebut sah secara administratif sepanjang sesuai ketentuan, namun tanpa penjelasan terbuka kepada publik, kondisi ini berpotensi menimbulkan persepsi kurangnya transparansi dan akuntabilitas.
Sebagai dana yang bersumber dari keuangan negara, Dana BOS melekat pada prinsip keterbukaan informasi dan pengawasan publik. Oleh karena itu, masyarakat, orang tua siswa, dan pemangku kepentingan pendidikan berhak memperoleh penjelasan rinci mengenai dasar perencanaan, realisasi penggunaan, serta manfaat nyata Dana BOS bagi peserta didik di SDN Model Banyuwangi. Keterbukaan tersebut menjadi kunci untuk mencegah potensi penyimpangan sekaligus memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan terbaik peserta didik.
Sementara, Plt. Kepala Sekolah SDN Model, Idham Holid, dikonfirmasi melalui pesan whatsapp, Namun sangat disayangkan belum memberikan komentar.