Banyuwangi- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan capaian positif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026, tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025, Banyuwangi meraih indeks 4,66 dengan kategori A.
Keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut merupakan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik di kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2025.
Dalam hasil penilaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berada pada posisi unggul bersama sejumlah daerah lain di Jawa Timur. Tercatat, Pemerintah Kabupaten Jember memperoleh indeks 4,68 dengan kategori A, disusul Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan indeks 4,15 kategori A, serta Pemerintah Kabupaten Situbondo yang meraih indeks 4,02 kategori A.
Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di wilayah Tapal Kuda dinilai mampu menyelenggarakan pelayanan publik secara prima, mulai dari aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga pengelolaan pengaduan masyarakat.
Predikat A yang diraih Banyuwangi sekaligus menjadi indikator bahwa inovasi dan konsistensi dalam reformasi birokrasi berdampak nyata terhadap kualitas layanan kepada masyarakat. Meski demikian, hasil evaluasi ini juga diharapkan menjadi pemacu bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses layanan publik ke depan.
Dengan capaian tersebut, Banyuwangi bersama daerah lainnya di Jawa Timur dinilai berhasil mempertahankan standar pelayanan publik yang tinggi dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.