Banjarmasin – Wacana menempatkan Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat dan menimbulkan berbagai penolakan. Salah satu suara penolakan datang dari kalangan akademisi di Kalimantan Selatan.
Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalsel, Fery Setiadi, S. Sos, menegaskan dukungannya agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden.
“Pada prinsipnya lembaga penegak hukum harus berada di bawah Presiden agar pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan secara langsung, seperti halnya KPK dan Kejaksaan,” jelasnya, Selasa (27/1).
Ia mengkhawatirkan apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian, akan terbuka peluang terjadinya intervensi dari lembaga tersebut yang dapat mengganggu independensi penegakan hukum.
“Kita sangat mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden. Namun ke depan, kami berharap kepolisian semakin profesional dan transparan dalam penegakan hukum,” tambahnya.
Fery juga mendukung pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026). Dalam rapat tersebut, Kapolri secara tegas menyatakan penolakan terhadap ide menempatkan Polri di bawah kementerian.
Menurutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara substansial menempatkan Polri sebagai lembaga negara yang independen serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“Kurang tepat jika Polri dijadikan di bawah kementerian. Saya menilai pernyataan Kapolri sejalan dengan kebutuhan tata kelola pemerintahan,” pungkasnya.(*Hn)
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!