Boalemo – Program pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) yang digadang-gadang sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat desa kini menjadi sorotan warga di Kabupaten Boalemo.
Sorotan ini mencuat setelah beredarnya unggahan di media sosial yang menyinggung dugaan adanya potongan anggaran dalam pembangunan gedung koperasi desa merah putih.
Unggahan tersebut memicu perhatian publik dan memancing berbagai reaksi. Tercatat, postingan itu telah mendapat 31 tanda suka dan 13 komentar dari warganet, termasuk tanggapan dari Kepala Desa Pontolo yang turut merespons isu yang berkembang.
Seorang warga dalam unggahannya mempertanyakan pelaksanaan program yang dinilai tidak sepenuhnya berjalan sesuai tujuan awal, yakni membantu masyarakat desa mengatasi kesulitan ekonomi.
" Aneh juga ya jaman sekarang ini program presiden untuk membangun Kopdes di seluruh Indonesia agar rakyat bisa terbantukan dlm mengatasi kesulitan ekonomi, dengan berbagai macam aturan diterbitkan untuk meminimalisir kecurangan2 dan korupsi2 kecil di masing2 daerah/ wilayah di seluruh pelosok negeri ini,namun hal ini TDK berlaku untuk kabupaten Boalemo, karena kenyataannya para pelaksana kegiatan didlm pembangunan gedung koprasi desa korupsi bukan cuma kecil2an malah super wow potongan sampe 70jutaan disetiap gedung jika dikalikan dengan jumlah desa yang ada di Boalemo 82 desa kira2 berapa banyak uang desa yg dipersiapkan untuk Kopdes itu raib?tambahnya.
" Sy hanya kasihan sama para pelaksana kegiatan dilapangan mereka dapat apa program ini dengan besarnya potongan yg TDK jelas peruntukannya, sebagai rakyat kami hanya berharap semoga KPK betul2 memberantas para pelaku pungli tanpa pandang bulu,dan semoga secepatnya KPK turun agar pembangunan gedung koprasi desa merah putih bisa terselesaikan dengan baik sesuai harapan rakyat,"tegas warga dalam tulisan yang diunggah diakun Facebooknya.
Ia juga menyoroti potensi besarnya akumulasi anggaran jika dikaitkan dengan jumlah desa di Boalemo yang mencapai puluhan unit. Selain itu, warga tersebut mengaku prihatin terhadap para pelaksana kegiatan di lapangan yang disebut berada dalam posisi sulit akibat dugaan pemotongan anggaran tersebut.
Di tengah ramainya perbincangan, Kepala Desa Pontolo Himran Lukum memberikan tanggapan melalui kolom komentar pada unggahan di akun Facebook bernama Fadlya Bawolye Fadliya. Ia menegaskan bahwa pihak pemerintah desa tidak mengetahui adanya dugaan potongan anggaran tersebut.
“Karena bangunan ini berada di desa, ujungnya kepala desa dan pemerintah yang jadi tujuan utama. Karena baru awal pembangunan kami sudah ditemui oleh BPKP untuk menanyakan pembangunan ini sampai dengan proses keuangan, namun kami jelas menjawab, kami tidak tahu-menahu,” tulisnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak desa telah dimintai keterangan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak awal proses pembangunan, meski mereka mengaku tidak mengetahui adanya potongan anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait di Kabupaten Boalemo mengenai dugaan yang beredar.
Informasi yang berkembang masih bersumber dari unggahan media sosial dan belum dapat diverifikasi secara independen.
⚠ Disclaimer
Seluruh wartawan Data A Satu dibekali KTA, surat tugas, dan namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada pihak yang mengaku sebagai wartawan Data A Satu namun namanya tidak tercantum di Box Redaksi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Redaksi Data A Satu.
Bagi pihak yang merasa ragu atau membutuhkan konfirmasi, silakan hubungi kami dengan klik di sini.
Bagikan:
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!
BERITA PILIHAN
Berbagi di Bulan Ramadhan, Satlantas Bangkalan dan Ojol Perkuat Sinergi Ciptakan Kamselticarlantas
Kombes Pol Rama Samtama Putra Pamit, Aktivis dan Masyarakat Banyuwangi Merasa Kehilangan
Semangat Ramadhan, Polwan Polres Bondowoso Tebar 500 Takjil di Pasar Induk, Wujud Nyata Polri Hadir untuk Masyarakat
